Ternyata Ini Alasan Kuat KPI Ingin Awasi Netflix dan Youtube!

Anakkost.tv – YouTube lebih dari TV! Mungkin slogan itu pernah kamu dengar sebelum-sebelumnya mengingat dalam konten – kontennya menyajikan berbagai macam acara-acara yang berbeda yang bisa kamu tonton. Bahkan menurut kebanyakan orang, apa yang d TV tidak dapat di siarkan, di YouTube ini para pencintanya masih dapat menyaksikan nya secara utuh. Walau pada kenyataan masih belum sepenuhnya mampu menyaingi acara di TV-TV swasta, tapi dalam kenyataan YouTube sudah banyak menjadi pilihan bagi kalangan Warganet.

Namun tahukah kamu, bahwa baru-baru ini media YouTube maupun netflik yang begitu banyak digemari ini justru membuat KPI unjuk suara bahkan berniat mengawasi. Lantas apa alasannya?

Alasan KPI  Ikut Campur di Youtube dan Netflix

Agung Suprio, yang juga merupakan ketua umum Komisi Penyiaran Indonesia baru-baru ini menyatakan tentang keinginannya untuk mengawasi media konvosional seperti Netflix juga YouTube.

Keinginannya itu bukan semata-mata tanpa alasan, dan berikut keterangan menurut Agung Suprio :

“Saya ceritakan kronologisnya, bahwa wacana untuk mengatur media baru ini, sudah jadi KPI tiga tahun lalu…” ujarnya.

Kemudian lebih jelasnya ia pun menuturkan, berdasar pada hasil-hasil survei dari pihaknya yang mendapat kesimpulan bahwa jika kalangan generasi milenial saat ini sudah mulai beralih dari media konvosional ke media non-konvosioanal. Dan jika dibiarkan terlalu lama, durasi yang akan dihabiskan generasi muda saat ini tentu akan semakin meningkat di platform digital.

Selain itu, Agung sendiri telah menyatakan bahwasanya pihaknya, yakni dengan mengawasi acara-acara di televisi. Terutama yang paling difokuskan dalam rangka mengantisipasi menyebarkan hoax.

‘Dari satu sisi, KPI telah berhasil membersihkan layar kaca di Indonesia dari HOAX. Kalau content nggak menarik, itu bukan kewenangan KPI. Kalau ada content pornografi, kami berikan sangsi. Kalau ada berita bohong kami berikan sangsi. Ke mana? Ke Lembaga Penyiaran.” ungkap Agung.

Namun menurutnya pula, di saat penyebaran isu-isu hoax di TV sudah tidak ada. Konten negatif itu kemudian malah muncul di media baru. Dan hal ini pula yang rupanya menjadi salah satu alasan mendasar bagi KPI untuk nantinya akan mengawasi YouTube dan Netflik.

Tanggapan untuk Netflix dan Youtube

– Tanggapan Netizen

Pernyataan yang diajukan KPI untuk pengawasan YouTube dan Netflix rupanya menghadirkan berbagai pertanyaan bahkan cerita tersendiri bagi mereka yang selalu hadir di jejaring sosial. Terutama di kalangan netizen.

‘Persoalan KPI yang mau mengattur konten YouTube sama Netflix ini, bukan hanya masalah penilaian moral mereka yang kadang absurd, tapi juga tentang lompatan kewenangan yang juga absurd. Mereka itu mengatur frekwensi publik. YouTube dan Netflix harusnya bukan urusan mereka.” menurut Etbert Gani. Dalam akun Twitter nya @edbetgani.

Sama halnya dengan yang diutarakan Uap Siomay di akun tweeternya @minammini.

“Benerin dulu program TV di Indonesia. Nggak usah ganggu kami yang udah rela bayar demi konten yang yang lebih mendidik daripada TV. Acaranya gak ada yang mendidik. Kalau gak julid ya berantem-berantem alay.Kami TOLAK KPI awasi YouTube dan Netflik.”

– Menurut Aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP)

Rupanya bukan hanya dikalangan warganet saja yang mengirimkan tanggapan atas rencana KPI tersebut. Aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Muhammad Heychael, turut pula buka suara. Menurutnya rencana yang diutarakan KPI, tidak masuk akal.

“Kerja KPI, di isu penyiaran saja belum maksimal. Mereka mau menambah scope kerja lagi. Saya khawatir, ini hanya akan menambah pekerjaan rumah KPI.” ujarnya.

Bahkan Heychael turut menambahkan, bahwa sebenarnya kerja KPI itu kurang maksimal. Dan semua itu bisa diukur dari beberapa aspek. Misalnya tayangan – tanyangan yang dianggap negatif, ternyata masih saja di tayangkan.

– Tanggapan Pihak Netflix

Mengetahui jika KPI berniat mengawasi setiap tayangan dari konten – kontennya. Perwakilan Netflix Indonesia dalam kiriman pesan  elektronik nya menyimpulkan. Bahwa untuk saat ini mereka belum mau menanggapi keputusan KPI tersebut.

– Tanggapan Pihak YouTube

Berbeda halnya dengan perwakilan YouTube Indonesia, melalui pesan tertulisnya mengatakan, bahwa sesungguhnya perusahaannya itu telah memiliki Pedoman Komunitas, yang tentu saja akan selalu membantunya melindungi komunitas YouTube dari berbagai macam konten-konten yang melanggar.

“Kami memiliki Pedoman Komunitas atau Community Guideline. Kami akan nenindak lanjuti setiap konten yang melanggar Pedoman Komunitas YouTube, dan Undang-undang. Atau peraturan setempat yang berlaku.”

Nah, yang jadi pertanyaan apakah KPI sebenarnya berwenang mengawasi media digital?

Jawaban itu di utarakan oleh aktivis KNRP, Muhammad Heychael. Beliau mengatakan, bahwa tugas mengawasi dunia digital bukanlah ranah KPI. UU Penyiaran hanya mengatur media konvensional, yakni TV dan Radio.

Agung Suprio menjawab akan hal itu. Dia mengatakan bahwa pihaknya telah melibatkan pakar-pakar hukum untuk meninjau Undang-Undang no. 32 tahun 2002, yakni tentang Penyiaran. Yang khususnya terkait frasa “media lainnya” dalam regulasi itu.

Namun untuk melakukan penindakan tersebut, menurut Agung sendiri, bahwa pihaknya harus menunggu dulu Rancangan Undang-Undang (RUU) penyiaran. Yang akan di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kira-kira begitu pembahasan yang diutarakan KPI terkait pengawasan yang ingin dilakukannya terhadap YouTube bahkan juga Netflix, yang banyak menuai kontra. Kalau membaca ulasan di atas sepertinya kesimpulannya malah akan menjadi ribet, ya …? Tapi walau memang perlu adanya pengawasan ya menurut saya pribadi sih boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk langsung menghilangkan konten-konten YouTube atau pun Netflix sebaiknya jangan dulu. Selama aman-aman saja dan tidak mengganggu sebaiknya biarkan saja apa adanya. Terimakasih.

data-ad-client="ca-pub-2617427438224044" data-ad-slot="4082072217">

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar